Grow media indonesia

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat resmi mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai bagian dari proses legalisasi partai politik,  Jakarta,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat resmi mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai bagian dari proses legalisasi partai politik, Kamis (23/7/2026). Perwakilan DPP Partai Gerakan Rakyat menjelaskan, pengajuan SKT merupakan tindak lanjut dari instruksi pusat setelah kepengurusan partai berhasil dibentuk secara nasional. "Struktur kepengurusan Partai Gerakan Rakyat dari Sabang sampai Merauke telah terbentuk. Hari ini kami mampu mengantarkan pengajuan SKT ke Kemenkum sebagai langkah menuju pengesahan partai," ujarnya. Ia menyebutkan bahwa penyempurnaan visi, misi, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masih terus dilakukan agar menjadi landasan kuat bagi perjalanan partai ke depan. Menurutnya, Partai Gera...

Jakarta,Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Rakyat Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menyatakan optimistis partainya dapat lolos proses verifikasi Kementerian Hukum sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2029. Ketua DPC Gerakan Rakyat Curug, Suryadi, SE., mengatakan saat ini partainya masih fokus memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk memperbanyak jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bagian dari proses verifikasi, di tempat Kantor Kementerian Hukum dan Ham Jalan.H.R.Rasuna Said, Jakarta, Kamis (23/07/2026) “Harapan kami, pendaftaran ini berjalan lancar dan Partai Gerakan Rakyat dapat dinyatakan lolos. Insya Allah pada Pemilu 2029 kami bisa berkiprah dan ikut membangun Indonesia melalui jalur politik,” ujar Suryadi. Ia menyebutkan antusiasme masyarakat terhadap Partai Gerakan Rakyat cukup tinggi. Menurutnya, kepengurusan telah terbentuk di seluruh provinsi, sementara di Provinsi Banten, Kabupaten Tan...

JAKARTA – Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat kepada Dewan Kehormatan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea.  Pengaduan tersebut telah diterima dan diregister oleh DPN Indonesia. Dalam laporannya, pengadu meminta Dewan Kehormatan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, menjatuhkan sanksi apabila terbukti melanggar, serta mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjaga kehormatan profesi advokat. "Alhamdulillah, laporan kami telah diterima oleh DPN Indonesia dan akan segera ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan," ujar kuasa hukum Ali Nugroho, S.H., M.H., kepada pewarta, Rabu (22/7/2026). Ali berharap Dewan Kehormatan DPN Indonesia dapat memeriksa perkara tersebut secara objektif dan independen. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran kode etik, sanksi yang tegas penting dijatuhkan sebagai bentuk penega...

Jakarta - Deddy Indrasetiawan dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) periode 2026–2031 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (21/7/2026). Pelantikan kepengurusan ini untuk mendukung percepatan pembangunan dan pembiayaan program 3 juta rumah. Awak media mewawancarai Ketua Umum APERSI, Deddy Indrasetiawan, dan mengatakan bahwa APERSI terus memperkuat perannya. “APERSI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya dengan semangat. Pembangunan sekitar 120.000 unit rumah subsidi pada 2026, sambungnya, angka tersebut naik signifikan. “Angka tersebut naik dari target pada 2025 lalu yang berada di angka 85.000 unit rumah dan tahun ini benar-benar bisa di 120.000,” tuturnya. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait yang hadir dalam pelantikan menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan...

JAKARTA, Sudutnegeri.com – Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) mendesak adanya transparansi dan pembenahan dalam penanganan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik. Organisasi tersebut menilai penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam keterangannya, perwakilan GRIR meminta agar pengacara Hotman Paris dipanggil dan diklarifikasi terkait persoalan yang tengah menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, GRAK berharap setiap perkara hukum yang sedang ditangani di Indonesia diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial maupun jabatan. Menurut GRA...

Jakarta - PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui kegiatan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) Jakarta Barat yang diselenggarakan pada senin(20/7/2026) di Ruang Rapat Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam merumuskan langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayah Jakarta Barat. Forum dihadiri oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, M. Havidz Haikal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Sjahrir, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Budi, Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo, serta Kanit Polsek Kembangan, Karta, beserta unsur terkait lainnya. Dalam forum tersebut, para pese...

Jakarta,Panitia Konser Akbar Monas 2026 mengajak masyarakat dari seluruh kalangan untuk menghadiri pertunjukan musik klasik terbuka yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (18/7/2026) pukul 18.30 WIB. Dalam konferensi pers sebelum acara, Konduktor Aula Simfonia Jakarta, Yuni Storm, didampingi Ketua Panitia Wijaya Subekti, menjelaskan bahwa konser akan berlangsung sekitar dua jam dengan menghadirkan perpaduan lagu nasional dan karya-karya musik klasik populer. "Kami akan memulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan lagu-lagu nasional dan beberapa karya musik klasik yang sudah akrab di telinga masyarakat," ujar Yuni Storm. Menurutnya, seluruh penampilan akan dibawakan oleh Jakarta Simfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society, dua ansambel yang berada di bawah naungan Aula Simfonia Jakarta. Yuni menjelaskan, Aula Simfonia Jakarta didirikan oleh Stephen Tong sebagai tempat pertunjukan musik klasik yang mengede...