Kades Arungkeke Pallantikang: Program "Kepala Desa Masuk Kampus" Tingkatkan Kapasitas dan Intelektual Pemimpin Desa

Kades Arungkeke Pallantikang: Program "Kepala Desa Masuk Kampus" Tingkatkan Kapasitas dan Intelektual Pemimpin Desa
JAKARTA || – Kepala Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, H. Muh. Kasim, S.E., menyambut positif pelaksanaan program "Kepala Desa Masuk Kampus" yang digagas sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia para kepala desa di Indonesia.

Menurutnya, meskipun pelaksana'an program tersebut masih berlangsung dan materi yang diberikan belum seluruhnya diketahui, pada prinsipnya kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pada prinsipnya kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas kepala desa. Kami datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Sulawesi Selatan, untuk mendapatkan pembekalan agar mampu menjalankan pemerintahan desa dengan lebih baik," ujar H. Muh. Kasim.

Ia menjelaskan, seluruh program kerja di Desa Arungkeke Pallantikang telah disusun berdasarkan visi dan misi yang dituangkan dalam APBDes. Program-program tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

"Program kerja kami sudah jelas, semuanya tertuang dalam APBDes berdasarkan visi dan misi yang berkelanjutan. Apa yang telah direncanakan akan kami eksekusi sesuai dengan anggaran yang tersedia," jelasnya.

Lebih lanjut, H. Muh. Kasim menilai program "Kepala Desa Masuk Kampus" merupakan bentuk penyetaraan kapasitas intelektual kepala desa dengan aparatur pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi. Melalui pembekalan akademik dan peningkatan wawasan, diharapkan para kepala desa memiliki pola pikir yang lebih maju, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Kementerian Dalam Negeri menginginkan kepala desa memiliki pola pikir yang baik, maju, dan setara dengan para penyelenggara pemerintahan lainnya. Karena itu kami dibekali berbagai pengetahuan agar mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa," katanya.

Ia menambahkan, peserta program berasal dari berbagai pelosok Indonesia dan kegiatan yang diikutinya merupakan gelombang kedua. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan desa secara merata.

Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut akan8ij88k88ij8jiiìì8i8jjii8iìì8ijìjiì8jiìijjii9iiì8i8ùùiuiiììuuiiuiiuiiiuiiuiuuuuuiiuuuiiiuuuiiuuuiuuuuuuuuuuiuuuuuuuuuuuuuuuuùùuuuuuiuuuuuuuuuuùiuuuuuujuùuuuuuuuuuuuuhuùuuhuuuuuùuyuùuuuuuuuìuuuhhuyyhyhuuhuuuuuuuuhuuuuhuùuuuǰ988ķiiiiiiii8ijìjiììiuuuuuuùuuuuyuuuuuuuyuùuyuuyuuuuuuuyuyujjjiijuiiuujjjiijkijjjiiijiu8jijjkjkii memberikanii8iijiìii8iijjiìii8ii88ji88i89iiijijìijijjjìi8i8ii8ii88j8iiìj888ii8jj8i8kiii8ii89ii9jj88i8j dampak8kiiii9ijiiiìi888 positif terhadap perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hinggajìì8j8ììiiiìì⁸88⁸i pelayanan kepada masyarakat di desa.

"Harapannya, seluruh desa di Indonesia memiliki kapasitas pemerintahaniiik yang semakin baik sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata. Dengan kemampuan yang terus meningkat, kepala desa akan lebih profesional dalam merencanakan pembangunan dan melaksanakan tugasnya demi kemajuan masyarakat desa," pungkas H. Muh. Kasim.


(Supriadi Oleng)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai Gerakan Perubahan, di Rumah Perwakilan Rakyat

Gambar
Jakarta 28 Oktober 2025- Tkbm NewsSebuah babak baru dalam perjalanan demokrasi modern Indonesia resmi dimulai dengan ditandatanganinya Akta Notaris Pendirian Partai Gerakan Perubahan, di Rumah Perwakilan Rakyat – Administratur Politik Nasional, Jakarta yang dihadiri dan/atau dikuasakan dari jumlah total 99 orang perwakilan pendiri partai (36,44 Generasi Baby Boomers, 39,44 Generasi X, 21,24 Generasi Y/Milenial, dan 3X Generasi Z) yang mewakili 38 provinsi di Indonesia dengan 30X keterwakilan perempuan. Penandatanganan ini menandai lahirnya sebuah kekuatan politik baru bagi sejatinya kedaulatan rakyat yang bertekad membawa semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.Partai Gerakan Perubahan hadir sebagai rumah perjuangan politik rakyat untuk memperjuangkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak.Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai G...
Baca selengkapnya

Partai Gerakan Perubahan.

Gambar
Jakarta,Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, sejumlah tokoh nasional secara resmi mendirikan Partai Gerakan Perubahan. Partai baru ini hadir dengan semangat membangun politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kekuatan modal atau kepentingan elit. Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan, Agung Mozin, dalam sambutannya menegaskan bahwa partai ini lahir dari tekad untuk mengembalikan makna sejati politik sebagai alat perjuangan rakyat. > “Bagaimana kita meyakinkan publik dan pengurus bahwa kita sedang membangun partai di mana rakyatlah yang berdaulat, bukan modal yang berkuasa di dalam partai ini. Semoga diskusi-diskusi mendatang akan mencerahkan kita dan menambah semangat,” ujarnya. *Simbol Gerakan Rakyat yang Berdaulat* Sebagai bagian dari deklarasi resmi, Partai Gerakan Perubahan memperkenalkan lambang dan logo partai yang menggambarkan identitas perjuangan dan arah gerakan politiknya. Logo tersebut didominasi warna hitam dan puti...
Baca selengkapnya

HENTIKAN PHK SEMENA-MENA, SELAMATKAN MASA DEPAN BURUH INDONESIA

Gambar
HENTIKAN PHK SEMENA-MENA, SELAMATKAN MASA DEPAN BURUH INDONESIA https://youtube.com/shorts/haw7rlWbykc?si=zBSa0AOXJzG4ng5N Gelombang PHK terus menghantam kaum buruh di berbagai sektor. Buruh manufaktur, pengolahan seafood, transportasi, hingga pertambangan kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Di saat yang sama, negara belum menunjukkan langkah serius untuk melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan dan hak-haknya. https://youtube.com/shorts/haw7rlWbykc?si=zBSa0AOXJzG4ng5N Pada Kamis, 4 Juni 2026, buruh yang tergabung dalam KPBI akan menggelar aksi di depan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menuntut penghentian PHK semena-mena dan perlindungan menyeluruh bagi kaum buruh. Bagi buruh, PHK bukan sekadar kehilangan pekerjaan. PHK berarti hilangnya penghasilan keluarga, terancamnya pendidikan anak, terganggunya akses kesehatan akibat BPJS yang tidak lagi aktif, serta meningkatnya ketidakpastian hidup bagi jutaan pekerja dan keluarganya. Kami menolak dijadi...
Baca selengkapnya