Polda Metro Jaya menggelar Seminar Hukum Tahun Anggaran 2026 bertema Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Polda Metro Jaya menggelar Seminar Hukum Tahun Anggaran 2026 bertema Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026). Seminar yang dibuka Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas personel dalam memahami perubahan mendasar yang diatur dalam KUHAP baru.

Dalam sambutannya, Wakapolda menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum agar setiap tindakan kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pemahaman terhadap hukum acara pidana harus terus diperbarui seiring perkembangan regulasi.

"Dalam tahapan penegakan hukum, banyak hal yang seharusnya dikuasai lebih mendalam oleh anggota kita. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan tahapan lainnya harus dipahami secara substansial," ujar Brigjen Pol. Dekananto.

Seminar menghadirkan narasumber Dr. Muhammad Khairul Anam, Dr. Albert Aries, dan Prof. Dr. Jamin Ginting dengan moderator Dr. Lucia Sulastri. Melalui pemaparan materi dan sesi tanya jawab, para peserta mendalami berbagai implikasi penerapan KUHAP baru, khususnya terkait mekanisme praperadilan.

Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Abrianto Pardede menjelaskan bahwa seminar ini juga menjadi forum untuk membangun kesamaan persepsi antara kalangan akademisi, praktisi hukum, dan penyidik sehingga implementasi KUHAP baru dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

"Kegiatan ini bertujuan memahami perubahan tentang perluasan objek praperadilan, mengkaji keterlibatan korban, pelapor, penasihat hukum, dan keluarga dalam pengajuan praperadilan, serta menyelaraskan pemahaman akademisi, hakim, dan penyidik," jelas Kombes Pol. Abrianto.

Seminar diikuti para Pejabat Utama Polda Metro Jaya, di antaranya Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Direktur Reserse Narkoba, Direktur Reserse Siber, Direktur PPA/PPO, Direktur Lalu Lintas, Direktur Polairud, Kabidkum, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom dari wilayah masing-masing. Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike (serangan pencegahan) dan meningkatkan intensitas patroli sebagai langkah mitigasi untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga tetap kondusif menjelang Agustus.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas beredarnya narasi di media sosial mengenai isu peningkatan pengamanan di pusat perbelanjaan (mal) dan perkantoran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan informasi di ruang digital.

"Polda Metro Jaya sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi. Meski demikian, kami tidak berhenti di situ dan tetap melakukan pemantauan di ruang digital melalui Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse Kriminal Umum," kata Budi di Jakarta.Menurut dia, kepolisian terus mendalami berbagai selebaran (flyer) dan ajakan yang beredar di media sosial untuk memastikan apakah informasi tersebut hanya sebatas narasi digital atau berpotensi berkembang menjadi aksi nyata.  "Analisis perkiraan intelijen juga terus diperbarui secara berkala," ujar dia.

Sebagai bentuk antisipasi dini, Kapolda Metro Jaya telah menginstruksikan pembentukan tim preventive strike yang melibatkan seluruh direktorat operasional di lingkungan Polda Metro Jaya.

"Mitigasi awal sudah dilakukan. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan atau menciptakan situasi tidak aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah penyangga, kami akan melakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," tegas Budi.

Selain membentuk tim khusus, Polda Metro Jaya juga meningkatkan skala patroli mulai dari skala kecil, sedang, hingga besar. Patroli difokuskan di sejumlah titik strategis, terutama wilayah perbatasan dan daerah penyangga, seperti Bekasi dan Depok yang berbatasan dengan Jawa Barat, serta Tangerang yang berbatasan dengan Banten.

Budi menegaskan bahwa kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga kini tetap aman dan terkendali. Situasi tersebut, menurutnya, merupakan hasil sinergi antara Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

"Menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi saja, melainkan sinergi berbagai institusi termasuk peran aktif dari masyarakat," kata Budi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai Gerakan Perubahan, di Rumah Perwakilan Rakyat

Gambar
Jakarta 28 Oktober 2025- Tkbm NewsSebuah babak baru dalam perjalanan demokrasi modern Indonesia resmi dimulai dengan ditandatanganinya Akta Notaris Pendirian Partai Gerakan Perubahan, di Rumah Perwakilan Rakyat – Administratur Politik Nasional, Jakarta yang dihadiri dan/atau dikuasakan dari jumlah total 99 orang perwakilan pendiri partai (36,44 Generasi Baby Boomers, 39,44 Generasi X, 21,24 Generasi Y/Milenial, dan 3X Generasi Z) yang mewakili 38 provinsi di Indonesia dengan 30X keterwakilan perempuan. Penandatanganan ini menandai lahirnya sebuah kekuatan politik baru bagi sejatinya kedaulatan rakyat yang bertekad membawa semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.Partai Gerakan Perubahan hadir sebagai rumah perjuangan politik rakyat untuk memperjuangkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak.Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai G...
Baca selengkapnya

Partai Gerakan Perubahan.

Gambar
Jakarta,Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, sejumlah tokoh nasional secara resmi mendirikan Partai Gerakan Perubahan. Partai baru ini hadir dengan semangat membangun politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan kekuatan modal atau kepentingan elit. Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan, Agung Mozin, dalam sambutannya menegaskan bahwa partai ini lahir dari tekad untuk mengembalikan makna sejati politik sebagai alat perjuangan rakyat. > “Bagaimana kita meyakinkan publik dan pengurus bahwa kita sedang membangun partai di mana rakyatlah yang berdaulat, bukan modal yang berkuasa di dalam partai ini. Semoga diskusi-diskusi mendatang akan mencerahkan kita dan menambah semangat,” ujarnya. *Simbol Gerakan Rakyat yang Berdaulat* Sebagai bagian dari deklarasi resmi, Partai Gerakan Perubahan memperkenalkan lambang dan logo partai yang menggambarkan identitas perjuangan dan arah gerakan politiknya. Logo tersebut didominasi warna hitam dan puti...
Baca selengkapnya

HENTIKAN PHK SEMENA-MENA, SELAMATKAN MASA DEPAN BURUH INDONESIA

Gambar
HENTIKAN PHK SEMENA-MENA, SELAMATKAN MASA DEPAN BURUH INDONESIA https://youtube.com/shorts/haw7rlWbykc?si=zBSa0AOXJzG4ng5N Gelombang PHK terus menghantam kaum buruh di berbagai sektor. Buruh manufaktur, pengolahan seafood, transportasi, hingga pertambangan kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Di saat yang sama, negara belum menunjukkan langkah serius untuk melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan dan hak-haknya. https://youtube.com/shorts/haw7rlWbykc?si=zBSa0AOXJzG4ng5N Pada Kamis, 4 Juni 2026, buruh yang tergabung dalam KPBI akan menggelar aksi di depan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menuntut penghentian PHK semena-mena dan perlindungan menyeluruh bagi kaum buruh. Bagi buruh, PHK bukan sekadar kehilangan pekerjaan. PHK berarti hilangnya penghasilan keluarga, terancamnya pendidikan anak, terganggunya akses kesehatan akibat BPJS yang tidak lagi aktif, serta meningkatnya ketidakpastian hidup bagi jutaan pekerja dan keluarganya. Kami menolak dijadi...
Baca selengkapnya